Latar Belakang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Sehingga dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga PPTSP dituntut bisa membangun pencitraan yang positif kepada masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau ada kemauan yang kuat dalam membangun dan menciptakan mekanisme pelayanan yang di dalamnya mengandung penyederhanaan, seperti:

  •   Percepatan waktu proses penyelesaian,
  •   Kepastian biaya,
  •   Kejelasan prosedur pelayanan,
  •   Mengurangi berkas permohonan,
  •   Pembebasan biaya perizinan bagi UKM baru dan
  •   Pelayanan informasi bagi masyarakat,

Kesemua penyederhanaan tersebut bertujuan untuk:

  •   Menghindari proses perizinan yang berbelit-belit,
  •   Menghindari proses perizinan yang tidak transparan,
  •   Menghindari persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi oleh pemohon dan terkadang dobel,
  •   Menghindari waktu penyelesaian proses penerbitan yang tidak pasti dan
  •   Menghindari biaya yang ditanggung oleh pemohon cukup mahal.

Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Investasi dan Pelayanan Perizinan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Santun, dan Integritas Guna Mendukung Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nabire.


Misi

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan pada Masyarakat untuk Mendukung Penciptaan Iklim Investasi yang Memadai di Kabupaten Nabire.
2. Peningkatan Kompetensi / Profesionalisme SDM DPMPTSP.
3. Penerapan dan Pengembangan Teknologi dan Informasi yang lebih Prima dalam Proses Pelayanan Perizinan dan Pelaksanaan Investasi di Kabupaten Nabire.
4. Peningkatan Koordinasi dengan semua Pihak yang Berwenang dalam Rangka Pengendalian semua Badan Usaha yang Beroperasi di Kabupaten Nabire.
5. Pengefektifan Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan Oleh Masyarakat yang lebih Terarah.

Tupoksi

Berdasarkan PERBUP Nomor 23 Tahun 2019 pada Pasal 2, Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut;

[1] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.
[2] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan PERBUP Nomor 23 Tahun 2019 pada Pasal 3, Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

[1] penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
[2] perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
[3] pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
[4] pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
[5] pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
[6] pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
[7] pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
[8] pelaporan pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire

Dasar Hukum

Dasar Hukum Pendirian

[1] Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
[2] Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire.
[3] Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire.

Data Pegawai

Grafik Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire

Persyaratan

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Bangunan Baru :
  • [1] Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000
  • [2] Foto copy KTP
  • [3] Foto copy setifikat tanah
  • [4] Gambar situasi/site plane
  • [5] Gambaran bangunan yang meliputi ;
    • A. Gambaran denah
    • B. Gambaran tampak depan dan samping
    • C. Gambaran potongan melintang
    • D. Gambaran detail
    • E. Gambaran dan perhitungan konstruksi bila bangunan bertingkat ;
      • 1. Rencana anggaran biaya (RAB)
      • 2. Persyaratan diajukan rangkap 4 (empat)

Banguna Lama (sebelum tahun 2003) :
  • [1] Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000 (aslinya saja)
  • [2] Foto copy KTP
  • [3] Foto copy setifikat tanah, bila belum ada sertifikat tanah bisa diganti surat keterangan dari kepala distrik yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah
  • [4] Gambar konstruksi diganti gambar denah
  • [5] Rencana anggaran biaya (RAB) memakai standar yang berlaku di setiap tahunnya
  • [6] Map folio 2 (dua) buah
  • [7] Persyaratan diajukan rangkap 4 (empat).

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  • [1] Foto copy KTP
  • [2] Foto copy NPWP
  • [3] Foto copy NPWPD
  • [4] Foto copy SIUP
  • [5] Foto copy SITU
  • [6] Foto copy IJIN GANGGUAN
  • [7] Surat Rekomendasi Kesehatan (DAM)
  • [8] Foto 3x4
  • [9] Gambar Denah Lokasi
  • [10] Surat Rekomendasi Industri
  • [11] Map Batik
  • Semua Persyaratan rangkap 3 (tiga)

Download File
Permohonan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter
  • [1] Foto copy STR yang dilegalisir asli oleh KKI
  • [2] Foto copy pernyataan mempunyai tempat praktek
  • [3] Surat persetujuan atasan langsung bagi dokter/dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada fasilitas kesehatan lain
  • [4] Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktek
  • [5] Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire

Permohonan Surat Izin Praktek Perawat (SSIP)
  • [1] Foto copy Ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan
  • [2] Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir asli
  • [3] Surat kesehatan dari dokter yang memiliki surat ijin praktek
  • [4] Surat pernyataan memiliki tempat praktek
  • [5] Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar
  • [6] Rekomendasi dari organisasi profesi PPNI
  • [7] Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire

Permohonan Surat Izin Pratek Bidan (SIPB)
  • [1] Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir asli
  • [2] Surat kesehatan dari dokter yang memiliki surat ijin praktek
  • [3] Surat pernyataan memiliki tempat praktek
  • [4] Surat keterangan dari pimpinan FASKES tempat bidan bekerja
  • [5] Rekomendasi dari organisasi profesi
  • [6] Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire

Surat Izin Apotik (SIA)
  • [1] Rekomendasi Surat Ijin Toko Alat Kesehatan dan berita acara pemeriksaan toko alat kesehatan
  • [2] Foto copy surat ijin praktek penanggung jawab
  • [3] Foto copy pemohon / pemilik
  • [4] Foto copy NPWP
  • [5] Foto copy peta lokasi dan denah bangunan
  • [6] Foto copy SITU
  • [7] Foto copy SIUP
  • [8] Foto copy TDP

Download File
Permohonan Surat Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC)
  • [1] Formulir Isian
  • [2] Peta Lokasi pembuangan air limbah cair dan pengambilan sampel
  • [3] Gambar denah drainase
  • [4] Gambar desain teknis IPAL dengan dimensi
  • [5] Deskripsi Metode Pengelolaan IPAL
  • [6] SOP / PAL dan susunan Organlsasi pengelolaan lingkungan (IPAL)
  • [7] SOP Penanganan kondisi darurat
  • [8] Hasil Analisa swapantau selama 3 Bulan terakhir
  • [9] Daftar Bahan baku dan bahan penolong beserta MSDS nya
  • [10] Neraca aktual dan desain
  • [11] Rekapitulasi pemakaian Air PAM / Air Tanah selama 1 Tahun
  • [12] Diagram alir proses produksi
  • [13] Reakapitulasi Pencatatan Debit harian selama 3 bulan terakhir
  • [14] Foto copy akte pendirian perusahaan
  • [15] Foto copy Izin Usaha
  • [16] Foto copy IMB
  • [17] Foto copy izin lokasi/IPR/AP
  • [18] Foto copy UUG/HO
  • [19] Fofo copy izin lingkungan/Rekomendasi RKL/RPL atau UKL/UPL atau SPPL
  • [20] Foto copy SIPA
  • [21] Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati persyaratan yang berlaku
  • [22] Surat Pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan, mengetahui ketua RT, RW dan Lurah

Permohonan Surat Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbaya dan Beracun (B3)
  • [1] Foto copy akte Perusahaan
  • [2] Foto copy pengesahan kehakiman
  • [3] Foto copy NPWP Perusahaan
  • [4] Foto copy Izin Gangguan (HO)
  • [5] Foto copy Izin Lokasi / Izin Prinsip
  • [6] Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  • [7] Foto copy Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DPLH)
  • [8] Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
  • [9] Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  • [10] Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  • [11] Peta Lokasi
  • [12] Site Plan
  • [13] Diagram air (flowsheed) proses pengelolaan limbah B3
  • [14] Desain kontruksi TPS Limbah B3
  • [15] Standar Operation Procedure (SOP) tata cara penyimpanan limbah B3, Penangan kondisi darurat, dan Nama personil yang bertanggungjawab untuk gudang TPS Limbah B3
  • [16] Perhitungan Kapasitas TPS limbah B3 berdasarkan historical data

Download File
KARAOKE PERPANJANG (5 Tahun)
  • [1] Surat keterangan usaha dari kelurahan setempat
  • [2] Ijin gangguan dari kepolisian
  • [3] Ijin lingkungan dari RT/RW setempat
  • [4] Foto copy KTP pimpinan usaha karaoke (1 lembar)
  • [5] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [6] Foto copy BPJS kesehatan (1 lembar)
  • [7] Pas foto berwarna 3x4 (3 lembar)
  • [8] Materai 6000 (3 lembar)
  • [9] Foto copy NPWP (1 lembar)
  • [10] Map

SALON KECANTIKAN (5 Tahun)
  • [1] Surat pengantar dari kelurahan setempat
  • [2] Foto copy Sertifikat keterampilan salon (ijin salon) (1 lembar)
  • [3] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [4] Foto copy KTP (1 lembar)
  • [5] Foto copy BPJS kesehatan/ketenagakerjaan (1 lembar)
  • [6] Materai 6000 (3 lembar)
  • [7] Foto berwarna 3x4 (3 lembar)
  • [8] Foto copy NPWP (1 lembar)
  • [9] Map

HOTEL (5 Tahun)
  • [1] Rekomendasi dari dinas pariwisata
  • [2] Pengantar dari kelurahan setempat
  • [3] Izin lingkungan dari lingkungan hidup
  • [4] IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
  • [5] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [6] Foto copy KTP (1 lembar)
  • [7] Foto copy BPJS kesehatan/ketenagakerjaan (1 lembar)
  • [8] Pas foto berwarna 3x4 (3 lembar)
  • [9] Materai 6000 (3 lembar)
  • [10] Foto copy NPWP (1 lembar)
  • [11] Map

PANTAI WISATA (5 Tahun)
  • [1] Rekomendasi dari dinas pariwisata
  • [2] Pengantar dari kelurahan/kampung setempat
  • [3] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [4] Foto copy KTP (1 lembar)
  • [5] Foto copy BPJS kesehatan/ketenagakerjaan (1 lembar)
  • [6] Materai 6000 (3 lembar)
  • [7] Foto berwarna 3x4 (3 lembar)
  • [8] Foto copy NPWP (1 lembar)
  • [9] Map

AGEN PERJALANAN (5 Tahun)
  • [1] Rekomendasi dari dinas pariwisata
  • [2] Surat keterangan dari kelurahan
  • [3] Aktanotaris (Usaha dibawah CV)
  • [4] Foto copy KTP (1 lembar)
  • [5] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [6] Foto copy BPJS kesehatan (1 lembar)
  • [7] Pas foto berwarna 3x4 (3 lembar)
  • [8] Materai 6000 (3 lembar)
  • [9] Foto copy NPWP (1 lembar)
  • [10] Map

RUMAH MAKAN (1 Tahun)
  • [1] Rekomendasi dari dinas pariwisata
  • [2] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [3] Foto copy KTP (1 lembar)
  • [4] Foto copy BPJS kesehatan/ketenagakerjaan (1 lembar)
  • [5] Materai 6000 (3 lembar)
  • [6] Foto berwarna 3x4 (3 lembar)
  • [7] Foto copy NPWP (1 lembar)
  • [8] Map

PANGKAS RAMBUT (5 Tahun)
  • [1] Rekomendasi dari dinas pariwisata
  • [2] Surat pengantar dari kelurahan setempat
  • [3] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [4] Foto copy KTP (1 lembar)
  • [5] Foto copy BPJS ketenagakerjaan (1 lembar)
  • [6] Materai 6000 (3 lembar)
  • [7] Foto berwarna 3x4 (3 lembar)
  • [8] Foto copy NPWP (1 lembar)
  • [9] Map

Download File
SIUP dan TDP Perusahaan Berbentuk PERSEORANGAN (Baru)
  • [1] Foto copy KTP penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan (2 lembar)
  • [2] Foto copy denah lokasi (2 lembar)
  • [3] Foto copy SITU yang masih berlaku (2 lembar)
  • [4] Foto copy NPWP (2 lembar)
  • [5] Neraca perusahaan terakhir bermaterai Rp. 6000 (2 lembar)
  • [6] Foto penanggungjawab usaha 3x4 (2 lembar)
  • [7] Rekomendasi dari Dinas Perdagangan
  • [8] Map folio batik (2 lembar)

SIUP dan TDP Perusahaan Berbentuk PERSEORANGAN (Perpanjangan)
  • [1] Foto copy KTP penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan (2 lembar)
  • [2] Foto copy SITU yang masih berlaku (2 lembar)
  • [3] Foto copy NPWP (2 lembar)
  • [4] Neraca perusahaan terakhir bermaterai Rp. 6000 (2 lembar)
  • [5] Foto penanggungjawab usaha 3x4 (2 lembar)
  • [6] Rekomendasi dari Dinas Perdagangan
  • [7] SIUP dan TDP asli (sudah berakhir masa berlakunya)
  • [8] Map folio batik (2 lembar)

SIUP dan TDP Perusahaan Berbentuk CV dan FIRMA (Baru)
  • [1] Foto copy KTP penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan (1 lembar)
  • [2] Gambar denah lokasi tempat usaha (1 lembar)
  • [3] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [4] Foto copy NPWP Perusahaan (1 lembar)
  • [5] Neraca perusahaan terakhir bermaterai Rp. 6000 (1 lembar)
  • [6] Foto Direktur Utama/penanggungjawab usaha 3x4 (2 lembar)
  • [7] Rekomendasi dari Dinas Perdagangan
  • [8] Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri (1 rangkap)
  • [9] Map folio batik (2 lembar)

SIUP dan TDP Perusahaan Berbentuk CV dan FIRMA (Perpanjangan)
  • [1] Foto copy KTP penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan (1 lembar)
  • [2] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [3] Foto copy NPWP Perusahaan (1 lembar)
  • [4] Neraca perusahaan terakhir bermaterai Rp. 6000 (1 lembar)
  • [5] Foto Direktur Utama/penanggungjawab usaha 3x4 (2 lembar)
  • [6] Rekomendasi dari Dinas Perdagangan
  • [7] Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri (1 rangkap)
  • [8] SIUP dan TDP asli (sudah berakhir masa berlakunya)
  • [9] Map folio batik (2 lembar)

SIUP dan TDP Perusahaan Berbentuk PT (Baru)
  • [1] Foto copy KTP penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan (1 lembar)
  • [2] Gambar denah lokasi tempat usaha (1 lembar)
  • [3] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [4] Foto copy NPWP Perusahaan (1 lembar)
  • [5] Neraca perusahaan terakhir bermaterai Rp. 6000 (1 lembar)
  • [6] Foto Direktur Utama/penanggungjawab usaha 3x4 (2 lembar)
  • [7] Rekomendasi dari Dinas Perdagangan
  • [8] Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri (1 rangkap)
  • [9] Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman (1 lembar)
  • [10] Map folio batik (2 lembar)

SIUP dan TDP Perusahaan Berbentuk PT (Perpanjangan)
  • [1] Foto copy KTP penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan (1 lembar)
  • [2] Foto copy SITU yang masih berlaku (1 lembar)
  • [3] Foto copy NPWP Perusahaan (1 lembar)
  • [4] Foto Direktur Utama/penanggungjawab usaha 3x4 (2 lembar)
  • [5] Rekomendasi dari Dinas Perdagangan
  • [6] Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri (1 rangkap)
  • [7] Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman (1 lembar)
  • [8] SIUP dan TDP asli (sudah berakhir masa berlakunya)
  • [9] Map folio batik (2 lembar)

Download File
Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Baru:
[1] Surat Permohonan
[2] Surat Keterangan Fiskal Daerah dari Dispenda
[3] Foto Copy KTP
[4] Pas Foto 3×4 cm sebanyak 2 lembar
[5] Material Rp. 6000
[6] Foto copy PBB
[7] Akta Notaris (PT, CV, Koperasi dan Yayasan)
[8] Foto copy SK Menteri Hukum dan HAM (PT)
[9] Rekomendasi Kesehatan (Depot, Apotik, Klinik, dll)
[10] Surat Keterangan Usaha
[11] Surat Persetujuan Tetangga
[12] Gambar lokasi / daerah
[13] Rekomendasi BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan)

Persyaratan untuk Memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perpanjangan:
[1] Surat Permohonan Perpanjangan
[2] Surat Keterangan Fiskal Daerah dari Dispenda
[3] SITU lama asli
[4] Foto Copy KTP sebanyak 2 lembar
[5] Pas Foto 3×4 cm sebanyak 2 lembar
[6] Material Rp. 6000
[7] Foto copy PBB
[8] Akta Notaris (PT, CV, Koperasi dan Yayasan)
[9] Foto copy SIUP dan TDP (PT, CV, Koperasi dan Yayasan)
[10] Rekomendasi Kesehatan (Depot, Apotik, Klinik, dll)
[11] Rekomendasi BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan)
[12] Map

Download File

Prosedur Izin

Prosedur penerbitan surat izin

Data Investasi

Nama Investor Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Nabire

Grafik Penerbitan